"Kalau ada yang menerima nanti panitera. Kalau hakim tidak boleh karena di luar sudah ada isu hakimnya ada kampret ada cebong. Kita khawatir kalau hadir nanti (dibilang) 'wah ini kampret, ini cebong'," ujar Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5).
Sebutan cebong maupun kampret selama ini kerap diserukan pendukung masing-masing calon dalam Pilpres 2019 di media sosial. Sebutan cebong identik dengan pendukung Joko Widodo, sementara kampret pendukung Prabowo.
Kendati demikian, Aswanto mengatakan, gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi itu akan tetap ditangani langsung oleh sembilan hakim MK. Berbeda dengan penanganan sengketa pileg yang dibagi menjadi tiga panel hakim.
"Semua akan menangani dan semua hakim diberi kebebasan menggali apa yang ingin dia peroleh dari ahli, dari saksi," katanya.Aswanto menegaskan, dalam menangani sengketa pilpres para hakim tak akan terpengaruh dengan aksi massa yang dilakukan pada 21 dan 22 Mei lalu. Berkaca dari Pilpres 2014, hakim juga memutuskan hasil sengketa di saat ribuan orang berdemo.
Namun, kata dia, hakim tak terpengaruh dan tetap memutus sesuai fakta dan bukti-bukti yang ada.
"Kami rapat permusyawaratan hakim di lantai 16 (gedung MK), sementara di depan kita ribuan orang demo. Itu tidak terpengaruh, pokoknya yang menjadi dasar untuk memutus adalah bukti-bukti yang terungkap di persidangan," terangnya.
Pasangan calon Prabowo-Sandi sebelumnya berencana mendaftarkan permohonan sengketa PHPU Pilpres ke MK. Awalnya paslon 02 itu akan mendaftar pada Jumat siang ini.Namun dari hasil kesepakatan, pendaftaran akan dilakukan pada Jumat malam dengan perwakilan dari tim hukum Prabowo-Sandi.
[Gambas:Video CNN] (psp/osc)
http://bit.ly/2HVt9IL
May 25, 2019 at 04:02AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2HVt9IL
via IFTTT
No comments:
Post a Comment