"Dan di polisi punya perangkat namanya propam (profesi dan pengamanan), barang kali tepatnya Mabes Polri menerjunkan propam untuk melakukan pemeriksaan apakah laporan itu benar," kata Bambang kepada pewarta di kompleks parlemen, Senin (1/4).
Pria yang kerap disapa Bamsoet itu juga menilai pemeriksaan itu diperlukan untuk mengantisipasi benturan-benturan politis. Ia tak memungkiri ada potensi negatif jika kasus ini tak segera ditelusuri."Nantikan bisa dilihat fakta-fakta apa itu isapan jempol, apakah itu betul," imbuhnya.
Skandal ini bermula dari pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Komisaris Sulman Azis. Sulman mengaku dirinya dan kapolsek lain di Garut diarahkan oleh Kapolres guna menggalang dukungan untuk pasangan capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada Februari.
Sulman menyebut arahan itu disertai ancaman jika pasangan capres nomor urut 01 itu kalah di wilayahnya masing-masing, mereka akan dimutasikan."Beberapa kali saya dipanggil Kapolres untuk melakukan data dukungan kepada masing-masing calon diperintahkan untuk melakukan penggalangan," ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).
Kendati demikian, Bamsoet tidak yakin terhadap pengakuan Sulman tersebut. Ia berpendapat ada doktrin dan hukuman bagi aparat polisi yang berpihak dalam pemilu.
"Seseorang ngaku kan bisa aja rekayasa sejauh tidak ada bukti-bukti. Saya bisa aja bilang kamu nyuruh saya tapi kan enggak ada bukti-bukti," pungkas Bamsoet.
[Gambas:Video CNN] (bin/arh)
https://ift.tt/2OCSVob
April 01, 2019 at 09:01PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2OCSVob
via IFTTT
No comments:
Post a Comment