Kala itu umat Muslim menyuarakan aksi prihatin, marah, hingga murka ketika Alquran dianggap dinista oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Gubernur DKI saat itu berpidato menyinggung Surat di dalam Alquran, Al-Maidah ayat 51 tentang pedoman memilih pemimpin. Konten pidatonya kemudian divonis hakim menghinakan Alquran.
 Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. (AFP PHOTO / POOL / Miftahul HAYAT) |
Pidato Ahok, video Buni Yani, dan pelaporan ke polisi itu menjadi titik awal massa dalam hitungan ratusan ribu itu berkumpul atas nama Aksi 212. Angka 212 merupakan penjelasan dari aksi yang dilakukan pada tanggal 2 Desember.
Ahok sempat meminta maaf atas yang ia sebutkan dalam pidatonya, namun hal ini justru menuai reaksi yang lebih besar. Pada 7 November 2016, ia datang ke Bareskrim untuk memberikan klarifikasi.
Penjelasan Ahok tak meredam kemarahan. Gerakan yang mengklaim atas nama pembelaan agama Islam digalang sekelompok ormas Islam, yang menamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).
MUI menyatakan sikap keagamaan, bahwa pernyataan Ahok termasuk menghina Alquran dan atau menghina ulama. Fatwa juga meminta, aparat penegak hukum wajib menindak tegas yang bersangkutan. Sikap dan pernyataan ini kemudian jadi landasan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.
Momen-momen Penting Seputar Aksi 212
4 November 2016
Ratusan ribu masyarakat muslim berkumpul di depan Masjid Istiqlal, Jakarta untuk melakukan aksi yang disebut Aksi Bela Islam. Aksi hari itu pun juga disebut Aksi 411, yakni penyingkatan aksi 4 November. Di sini benih gerakan 212 mulai ditabur.
15 November 2018.
Polisi melalui Bareskrim menggelar gelar perkara, di tengah tensi atas aksi umat yang eskalasinya meningkat. Gelar perkara dihadiri juga oleh saksi yang salah satunya adalah Pemimpin FPI Rizieq Shihab. Ahok pun menjadi tersangka penistaan agama pada 16 November 2018.
12 Desember 2016.
Gelombang aksi kian membesar. Momen inilah yang disebut Aksi 212, atau dikenal juga Aksi Bela Islam Jilid 3. Aksi tersebut dimaksudkan untuk menuntut pemenjaraan Ahok.
 Ilustrasi aksi 212. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Aksi 212 pun bukan tanpa tudingan politisasi. Bahkan sejumlah aktivis ditangkap, diduga terlibat dalam upaya makar memboncengi Aksi 212. Petugas Polda Metro Jaya mengamankan Ahmad Dhani, dan menangkap beberapa orang lain atas tuduhan makar yaitu Mayor Jenderal Purn Kivlan Zein, Rachmawati Soekarnoputeri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Eko, Adityawarman, Firza Huzein, dan Jamran.
Tiga orang yang ditahan itu adalah Sri Bintang Pamungkas serta kakak-adik, Jamran dan Rizal. Sri Bintang dijerat dengan Pasal 107 KUHP juncto 110 juncto 87 tentang Permufakatan Jahat dan Pasal 28 ayat 2 juncto 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Sedangkan Jamran dan Rizal dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto 45 ayat 2 UU 1998 tentang ITE karena terbukti kerap mem-posting ujaran kebencian dan menyebarluaskan informasi yang bernuansa permusuhan. Polisi mengklaim penangkapan ini didasari bukti kuat. Merupakan hasil monitoring dalam kurun waktu 3-4 minggu terakhir sebelum Aksi 212 digelar.
Meski demikian, aksi 212 yang digelar pada 2 Desember 2016 pun tak tergembosi. Ratusan ribu massa hadir memadati halaman Monas. Presiden Jokowi pun hadir dalam acara, mengikuti salat Jumat yang digelar dengan khatib Rizieq Shihab, imam besar Front Pembela Islam.
 Ilustrasi aksi 212. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Tujuan memenjarakan Ahok tak terlaksana saat itu, namun Aksi 212 terbilang sukses sebagai ajang konsolidasi umat. Sejumlah momen terabadikan, menunjukkan ]umat Islam yang santun menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.
Hingga pada akhirnya, Ahok dinyatakan bersalah pada 9 Mei 2017. Ia pun dijerat Pasal 156a KUHP, yaitu, secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Ahok divonis dua tahun penjara.
Aroma Pilpres
Tahun ini, aksi 212 juga akan dilaksanakan kembali di tempat yang sama, lingkaran Monumen Nasional pada 2 Desember mendatang. Namun, di tahun 2018 mendekati Pemilu 2019 ini, sejumlah tokoh alumni 212 memutuskan untuk keluar dari pergerakan tersebut.
Soal aroma politik ini juga dirasakan pengamat politik Populi Center Usep S Ahyar. Dia menyoroti relevansi aksi tersebut.
Usep mengatakan pada mulanya aksi 212 merupakan salah satu rangkaian aksi menuntut Ahok dihukum dalam kasus penistaan agama, 2016 silam.
Jika melihat semangat awal pergerakan tersebut, kemudian dilakukan kembali saat ini meski dengan embel-embel 'reuni' maka menjadi tidak relevan. Usep menilai hal itu lantaran apa yang dicita-citakan oleh massa saat itu sudah tercapai.
Reuni Aksi 212 justru memunculkan pertanyaan mengenai tujuan aksi tersebut saat ini. "Sekarang aksi buat apa?," kata Usep saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Menurut Usep, aksi yang akan dilakukan nanti justru bernuansa politik, terutama terkait Pilpres 2019. Meski hal itu sudah dibantah oleh sejumlah tokoh Persaudaraan Alumni 212 yang menggagas Reuni Aksi 212, Usep masih meyakini kentalnya unsur politik dalam Reuni Aksi 212 berdasarkan narasi-narasi yang dilontarkan para tokoh di dalamnya selama ini.
Usep menilai narasi kelompok yang menggagas Reuni Aksi 212 kerap mengkritik pemerintah yang berkuasa. Misalnya soal kriminalisasi terhadap ulama.
Selain itu, tokoh-tokoh yang menggagas aksi pun didominasi oleh tokoh yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lawan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Reuni Aksi 212 tinggal menunggu hitungan waktu. Bagaimana pun arah dari gerakan tersebut, masyarakat yang nanti menilai. (ain/dea)
https://ift.tt/2PcjIX5
December 01, 2018 at 07:49PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PcjIX5
via IFTTT
No comments:
Post a Comment