Menurutnya, cara tersebut bisa mendorong para SKPD untuk berani mengambil keputusan yang memang menjadi kewenangan mereka.
"Yang berani enggak akan dikasih insentif karena itu memang sudah tugasnya. Sedangkan yang tidak berani akan diberikan disinsentifkan, tidak berpengaruh pada TKD tapi penilaiannya," tutur Anies di kawasan Thamrin, Kamis (6/12).
Anies mengungkapkan dirinya banyak menerima dokumen terkait permintaan izin dan arahan dari para SKPD. Padahal, Anies menilai hal itu tak perlu dilakukan, sebab SKPD seharunsya bisa memutuskannya sendiri.
"Itu bukan satu atau dua SKPD, dan bukan satu dan dua kasus, ini semacan kebiasaan. Semuanya mohon petunjuk, saya kalau terima memo itu isinya mohon petunjuk semua," kata Anies.
Sebelumnya, Anies menyebut selama ini kepala dinas di Jakarta masih tergantung kepada gubernurnya terkait pengambilan keputusan.
Selama satu memimpin Jakarta, sambung Anies, ia telah mengamati kinerja para kepala dinas. Dari hal itu, ia menilai banyak kepala dinas yang tidak berani mengambil keputusan. Padahal, sebenarnya kepala dinas sudah memiliki kewenangannya masing-masing.
Anies menyebut ketidakberanian Kepala Dina dalam mengambil keputusan sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, Anies menyebut hal itu sudah menjadi budaya di lingkungan Pemprov DKI.
"Ini sesuatu yang bukan kejadian seperti tiga tahun terakhir, lima tahun terakhir, tapi ini adalah sebuah lebih jadi budaya," ujarnya, Kamis (6/12).
(dis/agr)https://ift.tt/2BVCK0i
December 07, 2018 at 07:48AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2BVCK0i
via IFTTT
No comments:
Post a Comment