Anies menjelaskan ketergantungan dalam pengambilan keputusan itu sudah dimulai di level bawah. Mulai dari kepala bidang yang melimpahkan pada kepala dinas, kemudian dari kepala dinas melimpahkan kepada gubernur.
"Nah kalau tidak ada keberanian mengambil keputusan, maka program-program kita akan terbatas sekali pelaksanaannya," kata Anies di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12).
Anies menyinggung soal pengalamaannya saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kala itu, lanjutnya, setiap keputusan yang dibuat diambil oleh pimpinan di level masing-masing, seperti direktur atau kepala bidang.
Selama satu memimpin Jakarta, sambung Anies, ia telah mengamati kinerja para kepala dinas. Dari hal itu, ia menilai banyak kepala dinas yang tidak berani mengambil keputusan. Padahal, sebenarnya kepala dinas sudah memiliki kewenangannya masing-masing.
"Salah satu hal yang saya amati perjalanan satu tahun di Pemprov adalah kebanyakan ingin melimpahkan semua keputusan kepada gubernur," ujarnya.
Dalam mencari Kepala Dinas di Jakarta, dirinya mensyaratkan sosok yang berani mengambil keputusan. Untuk syarat lainnya, adalah memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas serta memiliki pengalaman yang harus relevan dengan tanggung jawabnya.
"Jadi kita ingin agar di Pemprov DKI ini agar para kepala badan, dinas itu berani ambil keputusan," kata Anies.
Kendati demikian, Anies meminta agar keberanian yang dimiliki oleh para kepala dinas tersebut bukan berarti memperbolehkan mereka untuk melawan hukum. Keberanian mengambil keputusan itu, menurut Anies, harus didasari dengan dasar hukum yang jelas.
"Keberanian itu bukan karena melawan hukum, justru karena hukum itu mengizinkan tapi dia tidak mengambil keputusan," ujarnya. (dis/ain)
https://ift.tt/2Pk7lbi
December 06, 2018 at 12:56AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Pk7lbi
via IFTTT
No comments:
Post a Comment