Pemprov DKI menargetkan penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar 87 persen. Sementara data dari situs publik.bapedadki.net, serapan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2018 sampai 20 Desember pukul 13.36 baru sebesar 70,2 persen.
Pada 2017 lalu, serapan APBD DKI mencapai 83,83 persen.
Anies menuturkan dari segi pembayaran, APBD memang baru terserap sekitar 70 persen. Namun, menurutnya, bila dilihat dari segi pelaksanaan progresnya sudah lebih dari 70 persen."Anda bilang 70 sekian persen itu kan pembayaran, saya mengukur dari pelaksanaan, nah pelaksaannya sudah, nah pembayarannya yang sedang berlangsung, karena itu insyaallah yakin (mencapai target)," tutur Anies di Jakarta Timur, Kamis (20/12).
Menurut Anies munculnya perbedaan antara persentase pelaksanaan dan persentase pembayaran dalam APBD dikarenakan proses pembayaran proyek yang cukup panjang.
Apalagi, kata Anies, proses lelang proyek biasanya baru dilakukan pada semester dua tahun anggaran. Padahal, lanjutnya, proses lelang tersebut bisa dilakukan sejak semester satu sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maskimal."Mulai tahun besok itu semua yang bisa dikerjakan awal, dikerjakan awal, kalau enggak dikerjakan awal nanti ada sanksinya," kata Anies.
Dia juga yakin jajarannya tidak akan melakukan penyelewengan meski Pemprov DKI berusaha untuk mencapai target serapan anggaran.
Keyakinan itu lantaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak bisa serta merta mengeluarkan anggaran yang dimilikinya tanpa ada perencanaan lebih dulu."Kalau di pemerintahan enggak bisa gitu, pemerintahan itu melaksanakan yang direncanakan. Jadi kalau tidak direncanakan ya tidak bisa dilaksanakan, jadi gak ada jorjoran," ujar Anies. (dis/wis)
https://ift.tt/2GwYunB
December 21, 2018 at 10:14AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2GwYunB
via IFTTT
No comments:
Post a Comment