"Peran swasta, dari 2004 sampai Mei 2018 ada 198 swasta yang terlibat korupsi. 80 persen kasus korupsi libatkan swasta. Modusnya suap dan gratifikasi," ucap Bambang di konferensi internasional integritas bisnis di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).
Banyaknya pihak swasta terlibat korupsi lantaran banyaknya izin investasi yang dipersulit oleh birokrat. Alhasil mereka terpaksa menyuap birokrat tersebut.
Di sisi lain, lanjut Bambang, ada pihak birokrat yang mengaku terpaksa untuk menerima sesuatu dari pihak swasta. Dengan demikian pihak swasta dan birokrat memiliki andil yang sama dalam kasus korupsi.
Lebih lanjut, Bambang menyebut, praktik korupsi semacam ini dapat berdampak pada daya tarik investasi suatu negara. Lebih jauh produktivitas suatu negara pun akan berkurang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
"Terutama ganggu daya tarik investasi, Ada pelaku yang bilang terpaksa menyuap karena kalau tidak, izin investasi tidak keluar. Kalau sampai muncul persepsi pengusaha harus mentuap supaya bisa berusaha, sudah pasti investasi turun. Akhirnya yang rugi perekonomian Indonesia," katanya.
Atas dasar itu, Bambang melanjutkan, pemerintah telah membuat strategi nasional tentang pencegahan korupsi. Salah satunya adalah pencegahan korupsi di sektor swasta melalui transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership).
"Beneficial Ownership di sektor pertambangan. Bahkan jadi chalenge di negara maju. Hitam di atas putih si a tapi apa betul si a pemilik sebenarnya. Atau hanya orang yang dipasang. The real owner susah dilacak," tuturnya.
"Kalau beneficial ownership bisa dilacak, pajak bisa mengumpulkan penerimaan yang lebih baik lagi."
(aji/agr)
https://ift.tt/2Rzy8CD
December 05, 2018 at 07:53AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Rzy8CD
via IFTTT
No comments:
Post a Comment