Cuitan warganet mempertanyakan keputusan menteri tersebut. Walaupun demikian, Susi membantah bahwa kementerian itu memberikan izin reklamasi di Teluk Benoa.
"Bukan izin reklamasi, yang diterbitkan adalah izin lokasi yang diperlukan seseorang atau perusahaan mau bikin amdal," kata Susi ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (20/12).
Wartawan Dandhy Laksono misalnya mengkritik soal izin tersebut. Cuitan lainnya juga mempertanyakan keputusan tersebut.
Netizen lainnya juga meminta klarifikasi Susi terkait dengan pemberian izin lokasi tersebut.
Akun @muh_isnur misalnya. Dia mempertanyakan apakah izin terkait dengan reklamasi tersebut benar.
"Benarkah ini Bu @susipudjiastuti? Mohon klarifikasi."
Akun @elisa_jkt juga meminta keterangan dari Susi terkait dengan hal itu.
"Bu @susipudjiastuti mohon klarifikasinya, apa benar Kementerian KKP menerbitkan ijin lokasi Reklamasi Teluk Benoa per tgl 28 November 2018?"
Pada Agustus lalu, proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali, batal dilaksanakan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Izin lokasi reklamasi yang dipegang perusahaan tersebut dianggap telah kedaluarsa sejak 26 Agustus lalu.
Selain itu, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek reklamasi Teluk Benoa juga dinilai tidak layak karena aspek sosio kultural yaitu adanya penolakan dari masyarakat.
Diterbitkan Diam-diam
Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Nur Hidayati sebelumnya menyatakan pihaknya menyayangkan tindakan Menteri Susi yang diam-diam mengeluarkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa. Selama 5 tahun ini, katanya, rakyat Bali terus berjuang untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.
"Patut disayangkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terlebih lagi izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru ini diterbitkan secara diam-diam," tegasnya lewat keterangan tertulis.
https://ift.tt/2PMueVb
December 21, 2018 at 04:40AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PMueVb
via IFTTT
No comments:
Post a Comment