Catatan Sri Mulyani 2018: Defisit APBN Terendah Sejak 2012

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dengan defisit sebesar 1,72 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka itu disebutkan jauh di bawah target defisit dalam APBN 2018 yang dipatok sebesar 2,19 persen dari PDB.

"Ini adalah defisit terkecil sejak 2012," ujar Sri Mulyani dalam catatan Refleksi Akhir Tahun pada akun resmi Facebook-nya, dikutip Selasa (1/1).

Menurutnya defisit itu tak lepas dari membaiknya capaian penerimaan negara di mana sepanjang tahun lalu terisi 100,1 persen, dari target penerimaan negara dibidik mencapai Rp1.894,7 triliun.
Mengecilnya defisit itu pun diiringi membaiknya keseimbangan primer yang mencatatkan surplus Rp 4,1 triliun. Surplus tersebut merupakan yang pertama sejak 2011.

Keseimbangan primer adalah hasil penerimaan negara dikurangi belanja, namun di luar pembayaran bunga utang. Surplus dapat diartikan negara tidak perlu menambah utang untuk membiayai belanjanya karena bisa ditutup dari penerimaan.

Selain itu, sambung Sri Mulyani, tahun ini untuk pertama kali dalam 15 tahun, pemerintah tidak mengajukan perubahan Undang-Undang APBN. Hal ini, lanjut Sri Mulyani, mendorong semua kementerian/lembaga fokus menjalankan rencana anggaran secara penuh.

Padahal, menurut Sri Mulyani, tahun 2018 bukanlah tahun yang mudah.

Pasalnya ada sejumlah gejolak pada ekonomi global, harga komoditas, arus modal dan nilai tukar; suku bunga global dan dalam negeri mengalami kenaikan; perdagangan global masih lesu dan tidak menentu, dan ancaman kejahatan perpajakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan ilegal.

Tak hanya itu, bencana alam juga menimpa sejumlah daerah di Indonesia, dan Kemenkeu juga mengalami musibah tewasnya 21 jajaran Kemenkeu dalam kecelakaan pesawat Lion Air dengan register PK-LQP rute Jakarta-Tanjung Pandan pada 29 Oktober 2018.

"Saya berterimakasih atas kerja sama dan capaian oleh semua lembaga dan kementerian. Kami juga terus memperbaiki kualitas pengelolaan dan pemanfaatan aset negara, diantaranya melalui revaluasi aset," ujar Sri Mulyani.

Ke depan, kata dia, pemerintah akan terus menjaga APBN dan Keuangan Negara secara profesional, hati-hati dan bertanggung jawab.

Apalagi, sambungnya, APBN dan kebijakan fiskal telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan membantu keluarga miskin untuk makan dan bersekolah; mendukung operasi sekolah dan madrasah; dan, meningkatkan pendidikan vokasi dan beasiswa bagi dosen, santri, murid/mahasiswa miskin, dan siswa yang berprestasi.

Selain itu, pemerintah juga telah menambah anggaran kesehatan untuk memerangi gizi buruk dan membayar BPJS kesehatan agar mampu menjalankan jaminan kesehatan secara baik dan berkelanjutan.

APBN juga untuk membangun infrastruktur hingga ke perbatasan; membantu usaha kecil menengah/koperasi dan pelaku ultra mikro; sert, membantu daerah bencana.

"Kami terus melakukan pembiayaan yang inovatif baik melalui kerja sama pemerintah dan Badan Usaha/ Swasta maupun dengan "Blended Finance" agar Partisipasi swasta dan masyarakat terus meningkat sehingga mereka ikut memiliki proses dan proyek pembangunan," ujarnya.

Sebagai otoritas fiskal, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk mencegah terjadinya krisis keuangan.

"Ini pilar penting dalam menjaga kepercayaan," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

[Gambas:Facebook]

(sfr/kid)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GMSLdi
January 02, 2019 at 02:43AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2GMSLdi
via IFTTT