Dalam putusan itu, Bawaslu memenangkan gugatan OSO. OSO bisa masuk ke Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 sebagai calon anggota DPD, tetapi tetap harus mundur dari partai politik.
"Kami menilai putusan ini tidak sepenuhnya mematuhi perintah putusan PTUN karena masih ada embel-embel surat pengunduran diri juga satu hari sebelum dilantik. Jadi OSO akan masuk dalam DCT dulu, tapi ketika terpilih dia harus mengundurkan diri lagi," kata Kadir saat ditemui usai sidang putusan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/1).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 14 November 2018 memutus KPU harus menerbitkan keputusan tentang penetapan DCT dengan mencantumkan nama OSO sebagai peserta pemilu anggota DPD 2019.Kadir menyebut saat ini pihaknya bakal melakukan analisis terlebih dulu untuk menentukan langkah berikutnya.
"Kami pertama harus konsultasi lagi ke Pak OSO, bagaimana sikap dia apakah dia mau menerima atau tidak tentang putusan Bawaslu ini, sebelumnya dia tetap bersikeras tidak mau mundur dari [kursi] Ketua [Umum] Partai Hanura," ucap dia.
Sementara itu, KPU menerima putusan Bawaslu tersebut. Komisioner KPU Hasyim Asyari bakal membawa putusan ke rapat pleno untuk ditindaklanjuti. KPU mengatakan akan menindaklanjutinya maksimal tiga hari ke depan."Insyaallah hari ini. Tapi catatan itu tadi salinan putusan [Bawaslu] udah keluar belum? Kalau salinan putusan keluar nanti kita segera bahas," kata Hasyim.
Sebelumnya, Bawaslu memutus KPU bersalah secara administrasi dalam proses
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Bawaslu juga meminta KPU menggantinya dengan DCT baru maksimal tanggal tiga hari setelah putusan dikeluarkan.
KPU juga diminta memasukan nama OSO ke DCT. Namun OSO harus tetap mengundurkan diri dari Hanura jika terpilih sebagai anggota DPD.
(dhf/arh)
http://bit.ly/2VFZfyg
January 09, 2019 at 07:06AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2VFZfyg
via IFTTT
No comments:
Post a Comment