"Iya betul. [Uang] sabun itu dari TKN, memang kita yang menyediakan itu," kata Trenggono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/1).
Trenggono bahkan meyakini penggunaan dana Rp2 miliar oleh Jokowi untuk memborong sabun itu tak melanggar aturan yang dibuat oleh KPU.
Ia menyatakan saat kunjungan itu, Jokowi berstatus sebagai calon presiden yang akan maju di Pilpres 2019 dan bukan menggunakan jabatannya sebagai presiden.
"Itu yang melakukan TKN, pas kebetulan itu jatuhnya di hari libur, bukan dalam konteks kunjungan presiden, tapi dalam konteks campaign," kata dia
Dalam sejumlah laporan CNNIndonesia.com, pada Sabtu (19/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sertifikat tanah secara gratis kepada 6.000 warga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada hari yang sama, Jokowi juga menghadiri penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut. Masih di hari dan daerah yang sama, Jokowi juga menghadiri Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018-Maret 2019 (OKMAR 2018/2019).
Terkait sumber dana, Trenggono menjelaskan dana Rp2 miliar itu berasal dari pos anggaran logistik kampanye yang memang sudah disiapkan TKN. Ia mengklaim pos anggaran itu lebih diutamakan untuk digunakan sebagai dana kepedulian kepada masyarakat saat Jokowi-Ma'ruf berkampanye ke suatu wilayah.
"Ya lebih pada dana kepedulian ya, ada kepedulian kepada masyarakat setempat. Kayak misalnya kita berikan untuk sabun ya itu lebih kepada kepedulian kepada masyarakat," kata dia.
Trenggono menyatakan TKN memiliki tim khusus yang bertugas untuk merencanakan pengalokasian dana tersebut ketika Jokowi - Ma'ruf melakukan kampanye ke suatu wilayah. Ia menyatakan tim itu akan mengidentifikasi terlebih dulu kebutuhan masyarakat yang akan disasar Jokowi-Ma'ruf sebelum mengucurkan uang tersebut.
"Sebelum kunjungan atau kampanye itu diliatin masyarakat lebih membutuhkan dalam aspek apa, misalnya daerahnya ini kita stiker saja, ada juga daerah yg kita kasih batik. Tak selalu bentuk uang ada yang bisa dalam bentuk barang juga bantuan. Misalnya untuk dana gali sumur," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah menjelaskan ihwal sumber dana Jokowi saat memborong sabun cuci tersebut.
"Dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu botol dengan per sabunnya Rp20 ribu dan totalnya Rp2 miliar itu adalah dana dari TKN," ujar Pramono di Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (22/1).
Menurutnya, lantaran dana berasal dari TKN, maka Jokowi tidak melanggar aturan apapun. Penggunaan dana kampanye untuk hal seperti pembelian sabun cair pun kata Pramono sah-sah saja.
"Pembelian sabun itu secara peraturan perundang-undangan diperbolehkan kok oleh undang-undang," katanya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyebut Jokowi menggunakan dana pribadinya saat memborong sabun tersebut.
"Menggunakan uang pribadinya masa si enggak punya. Orang Ali Mochtar aja Rp2 miliar bisa (keluarin) kok, masa presiden enggak bisa," ujarnya.
Pernyataan Ngabalin disampaikan saat dia mengaku heran dengan sejumlah pihak yang mempermasalahkan sumber uang Rp2 miliar tersebut. Ngabalin menyebut pihak yang mempersoalkan sumber uang Jokowi untuk membeli sabun cuci itu tak melihat mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok penguasa.
"Masa sih Rp2 miliar presiden tidak punya uang pribadi, yang benar saja," kata Ngabalin kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/1).
Ngabalin mengatakan Jokowi memahami aturan menggunakan uang operasional selaku presiden atau uang pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut politikus Partai Golkar itu, dirinya saja memiliki uang Rp2 miliar.
(rzr/ain)
http://bit.ly/2AWLC4N
January 23, 2019 at 03:18AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AWLC4N
via IFTTT
No comments:
Post a Comment