Diduga Monopoli, Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga Avtur

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Pertamina (Persero) agar segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur yang digunakan maskapai nasional untuk penerbangan domestik. Pasalnya, Jokowi mendengar bahwa perusahaan minyak raksasa itu disebut melakukan monopoli lantaran menjadi pemain tunggal dalam distribusi avtur di Bandara Soekarno Hatta di Provinsi Banten.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mendengar dugaan itu dari salah satu pemilik saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Chairul Tanjung (CT). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang ke-50 tahun di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam.

"Terus terang saya kaget, saya baru tahu dari Pak CT mengenai avtur yang ternyata dijual di Soekarno Hatta, itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri," ucapnya terkekeh.

Bahkan, tak hanya disebut monopoli, Pertamina juga dituding memberikan harga avtur yang jauh lebih tinggi bagi penerbangan domestik dibandingkan luar negeri. Padahal, biaya avtur untuk penerbangan luar negeri seharusnya lebih tinggi karena jarak tempuh yang relatif lebih jauh.

Lebih lanjut ia mengatakan monopoli avtur membuat maskapai mau tidak mau menaikkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Sebab, biaya avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional pesawat untuk sekali penerbangan.

Untuk itu, Jokowi menyatakan ia akan segera meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu untuk menurunkan harga avtur. Bahkan, mantan wali kota Solo itu mengatakan permintaan tersebut akan langsung ia sampaikan ke Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Istana Negara, besok, Selasa (12/2).

"Besok pagi, saya akan undang Dirut Pertamina. Pilihannya hanya satu, harga (avtur) bisa sama dengan harga internasional tidak. Kalau tidak bisa, saya akan masukkan kompetitor lain, sehingga terjadi kompetisi. Karena ini memang mengganggu sekali," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani turut mengeluhkan kenaikan tarif pesawat akibat monopoli distribusi avtur oleh Pertamina. Ia menduga Pertamina dibiarkan memonopoli demi meraup keuntungan karena selama ini menerima penugasan.

"Jangan sampai karena Pertamina yang tidak efisien, rakyat yang menanggung," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menghilangkan beban pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas penjualan avtur dan suku cadang pesawat.

Menurutnya, harga avtur menjadi penentu karena berdampak ke tarif tiket pesawat. Misalnya, rata-rata harga tiket maskapai Garuda Indonesia melonjak 40 persen karena maskapai tersebut menghilangkan tiket promo dari kelas ekonomi V,T,Q dan memaksimalkan penjualan tiket kelas ekonomi Y yang lebih mahal.

Tak hanya itu, maskapai Lion Air juga menerapkan bagasi berbayar yang mengerek biaya tiket pesawat yang dibebankan kepada penumpang. Padahal, tarif pesawat dan bagasi yang tinggi memberi tekanan bagi sektor pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran.

"Terus terang kami merasa terpukul oleh kenaikan tiket yang dipicu oleh Garuda (Garuda Indonesia). Lalu, praktek Garuda dan Lion Air ini sudah mengarah ke kartel yang menurut pandangan kami sudah tidak sehat," pungkasnya. (uli/eks)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SDpCpX
February 12, 2019 at 06:22AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SDpCpX
via IFTTT