Visi tersebut dijabarkan melalui sembilan misi. Khusus untuk sektor ekonomi sesuai dengan tema debat kedua yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minggu (17/2) ini, setidaknya ada lima dari sembilan poin misi yang menyangkut sektor ekonomi.
Namun, secara menyeluruh, Jokowi menawarkan kelanjutan langkah reformasi yang ia sudah jalankan sejak memimpin pemerintahan saat ini. Langkah pertama, meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Peningkatan kualitas tersebut akan dilakukan dengan menjalankan enam kebijakan, yaitu mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak serta mengembangkan reformasi sistem kesehatan, mengembangkan reformasi sistem pendidikan, merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, menumbuhkan kewirausahaan, dan menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1) lalu.(CNN Indonesia/Safir Makki). |
Kebijakan ini bakal diimplementasikan dengan beberapa program, mulai dari mempercepat infrastruktur sistem pengelolaan air minum (SPAM), meningkatkan fasilitas sanitasi, memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dan mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik.
Sementara bagi sektor pendidikan dan usaha, Jokowi bakal mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana, seperti gedung sekolah, memperluas pemberian beasiswa afirmasi, pemerataan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peningkatan kesejahteraan guru, penguatan pendidikan pesantren, dan pelatihan vokasi.
Kemudian, mantan gubernur DKI Jakarta itu akan pula memberikan insentif bagi kegiatan wirausaha sosial, fasilitas kerja terbuka (co-working space), peningkatan skema permodalan, jejaring usaha mandiri bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga mendorong wadah jual beli online alias marketplace.
Kedua, membentuk struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Upaya itu akan dilakukan dengan memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi nasional dan meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur.
Langka konkret yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang terhubung dengan sentra-sentra ekonomi baru yang melibatkan BUMN, BUMD, dan swasta, serta UMKM.
Lalu, juga dengan memperluas akses perumahan dan bedah rumah bagi 5 juta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), buruh, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Selanjutnya, memperkuat industri, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pengembangan teknologi, revitalisasi sektor kelogistikan dan kemaritiman, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Tak ketinggalan, dengan melanjutkan pembangunan 10 Bali baru, ekonomi digital, dan berbagai reformasi, seperti di perizinan, fiskal, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Kemudian, juga dengan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga sertifikasi usaha.
Ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Strategi yang disiapkan oleh mantan wali kota Solo itu, yakni redistribusi aset dan reforma agraria melalui percepatan sertifikasi. Lalu, pengembangan produktivitas dan daya saing UMKM koperasi melalui akses pembiayaan, dana bergulir, peningkatan ekspor UMKM, insentif pajak, program pendampingan, hingga mendorong munculnya marketplace.
Jokowi juga akan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, adopsi inovasi dan teknologi pascapanen, kemitraan, pengelolaan zakat dan wakaf, peningkatan inklusi keuangan dan syariah, dan pesantren sebagai kemitraan swasta, BUMN, dan kementerian/lembaga.
Selanjutnya, dengan reformasi penyaluran bantuan sosial (bansos), stabilitas harga pangan demi menjaga daya beli, reformasi subsidi, perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pengembangan BUMDES, hingga peningkatan peran kelurahan dalam mengurangi kemiskinan.
Keempat, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Khususnya terkait dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi.
Hal ini akan dilakukan mantan pengusaha kayu itu, dengan pemberian anggaran sesuai dengan program dan perencanaan. Lalu, melakukan efisiensi atas pengeluaran yang tidak produktif hingga reformasi sistem keuangan yang lebih akuntabel diikuti dengan pemberian insentif kepada daerah.
Misi ini juga dikejar dengan memperkuat pelaporan berbasis elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, hingga e-reporting. Selanjutnya, juga dilakukan dengan pemantapan pelayanan publik berbasis online, dan perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS).
Kelima, meningkatkan sinergi daerah dalam kerangka negara kesatuan. Caranya dengan meningkatkan kapasitas otonomi daerah, memperkuat deregulasi peraturan daerah, evaluasi perda yang bermasalah, sinergi dengan pusat, hingga memastikan peningkatan daya saing dan ekonomi di daerah. (uli)
http://bit.ly/2UWOKFm
February 17, 2019 at 01:58AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2UWOKFm
via IFTTT
No comments:
Post a Comment