Kericuhan itu terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, di akun twitter pribadinya.
Dalam rekaman terlihat sejumlah anggota BPN berkerumun mendatangi deretan kursi yang diduga ditempati anggota KPU dan Bawaslu. Sementara dari bagian kursi yang lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi kerumunan itu.
Luhut dalam rekaman itu juga terlihat dibawa menjauh dari lokasi kerumunan oleh sejumlah orang, termasuk oleh Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum BPN, Ferdinand Hutahaean.
Kepada CNNIndonesia.com, Ferdinand mengakui keriuhan itu. Namun dia membantah ada kericuhan.Kata Ferdinand keriuhan terjadi saat sesi istirahat, tepat setelah Jokowi menyebut Prabowo memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kabupaten Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.
Saat itu, Ferdinand menuturkan BPN langsung mendatangi kursi yang diduduki para komisioner KPU dan Bawaslu di ruang debat untuk melayangkan protes.
"Saya sebagai tim hukum dari BPN ikut protes ke Bawaslu dan KPU. Kami meminta KPU dan Bawaslu menjelaskan, menegur Jokowi bahwa ucapannya itu melanggar aturan dan tata tertib debat," kata Ferdinand, Senin (18/2).
"Memang kami protes keras. Saya protes keras karena tak seharusnya itu terjadi," Ferdinand menambahkan.
Saat protes terjadi, Ferdinand mengatakan Luhut ikut mendatangi anggota BPN. Menurut Ferdinand tidak ada tensi tinggi ketika Luhut datang."Pak Luhut datang mencoba untuk menenangkan. Saya menangkapnya seperti itu. Memang, agak ramai, tapi tidak ada ancaman," ujar Ferdinand.
Meski demikian Ferdinand menyayangkan aksi Luhut yang terlibat dalam protes BPN. Menurutnya, Luhut tak seharusnya terlibat karena kapasitasnya saat itu bukan sebagai tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Beliau bukan timses tapi sebagai menteri. Tidak seharusnya ikut terlibat dalam protes itu. Tapi mungkin beliau datang karena secara personal mengenal kami, lalu mencoba menenangkan," Ferdinand menjelaskan.
Saat debat capres kedua, Jokowi memang menyinggung kepemilikan lahan Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur. Itu diungkapkan Jokowi saat membahas soal reforma agraria.Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Aceh Tengah seluas 120 ribu hektare. Prabowo mengakui kepemilkan lahan itu.
[Gambas:Twitter]
Di akhir debat Prabowo mengatakan lahan yang dimilikinya itu berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Dia juga menyatakan siap mengembalikan lahan itu kepada negara.
"Itu milik negara, jadi setiap saat negara bisa ambil kembali," kata Prabowo.
Ferdinand meyakini ucapan Jokowi soal kepemilikan lahan Prabowo bagian dari serangan secara personal."Itu serangan karena Jokowi menyebut Prabowo menguasai. Kalau mau bicara kebijakan negara, ngomong saja. Jelaskan. Jangan sangkut pautkan dengan Prabowo. Ini, kan, menyebut Prabowo menguasai," ujar Ferdinand.
Menurut Ferdinand. Prabowo tidak menguasai, tapi mengelola lahan itu.
"Kalau tidak dikelola itu tidak produktif. Harusnya Jokowi terima kasih karena ada Prabowo yang menjadikan lahan itu produktif," kata dia melanjutkan.
Protes BPN itu juga diutarakan oleh Priyo Budi Santoso. Politikus Partai Berkarya itu mengatakan ucapan Jokowi tidak etis dan menyerang pribadi di forum publik.
Jokowi, kata dia, seolah dengan bangga menyiarkan penguasaan lahan yang dilakukan Prabowo ke hadapan publik, padahal jelas lahan itu hanya bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU).</span>
"Ini tudingan tidak etis. Pak Prabowo, beliau terlalu baik. Sudah diserang, dengan nada sisnis dan tidak etis. Beliau tidak mau balikkan fakta bahwa tidak betul. Hanya di menit terakhir di closing, bahwa dia menyatakan bahwa itu HGU, bukan milik dia pribadi oleh pak Prabowo," ujar Priyo.
Atas pernyataan soal tanah Prabowo itu, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu karena dinilai menyerang Prabowo secara personal.
Sementara itu KPU tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi tersebut. Komisioner KPU Viryan Azis menilai pernyataan Jokowi tersebut bukan sebuah serangan.
"Kenapa dianggap menyerang? Kan, hanya menyampaikan data," kata Viryan di kantor KPU.
[Gambas:Video CNN]
(wis)
http://bit.ly/2DQIR5W
February 19, 2019 at 12:40AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2DQIR5W
via IFTTT
No comments:
Post a Comment