Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan sistem ini dianggap lebih efektif. Penggunaan sistem biometrik bisa menjadikan bansos bisa lebih tepat sasaran.
Di samping itu, sistem biometri juga dianggap lebih hemat. Dengan sistem ini, pemerintah tak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk mencetak kartu.
Hanya saja, Bambang tak menyebut berapa penghematan yang bisa dihasilkan dari penggunaan sistem tersebut. "Cetak kartu cukup mahal, jadi nanti ke depan diarahkan untuk menggunakan sistem biometri. Jadi memang hanya datang dengan badan, dia bisa datang (mendapatkan bansos)," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/8).
Ia juga tak menyebut kapan penyaluran bansos seluruhnya bisa disalurkan menggunakan sistem biometri. Menurutnya, persiapan penggunaan sistem tersebut harus mumpuni, mulai dari registrasi biometri hingga investasi di sarana pemindainya.
Ia hanya mengatakan penggunaan sistem tersebut akan diujicobakan pada penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) subsidi dengan volume 3 kilogram (kg) yang akan menyasar 14.193 rumah tangga di tujuh lokasi seperti Bukittinggi, Tangerang, Tomohon, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Kediri. Uji coba ini akan berlangsung pada 22 April 2019 mendatang dan berakhir 15 Mei 2019.
Di dalam uji coba ini, biometri yang digunakan adalah sidik jari dan face recognition. Namun, sistem biometri utamanya akan ditekankan pada face recognition.
"Tetapi, uji coba tak hanya berhenti di elpiji saja. Uji coba prosesnya masih sangat panjang, dan memang elpiji ini baru permulaan saja. Sehingga kami juga tidak ada target, kapan sedianya penyaluran bansos ini bisa dilakukan sepenuhnya dengan biometri," jelas dia.
Hanya saja, pihak yang nanti bisa menerima bansos adalah pihak yang benar-benar terdaftar sebagai perwakilan keluarga di pendataan Kementerian Sosial dan TNP2K. Dengan sistem ini, nantinya penerimaan bansos tak bisa diwakilkan, meski oleh anggota keluarga sendiri.
Bambang mencontohkan, di dalam satu keluarga terdapat ibu dan anak, di mana sang ibu tercatat sebagai penerima bansos di data Kemensos dan TNP2K. Jika tiba-tiba sang ibu berhalangan membeli beras sebagai bagian dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kemudian menyuruh anaknya ke e-warong, maka sang anak tetap tak bisa membeli beras tersebut.
"Jadi memang harus benar-benar pihak yang terdaftar. Makanya ini butuh uji coba yang cukup lama. Sejauh ini baru elpiji, tapi tak menutup kemungkinan bisa diujicobakan untuk BPNT," tutur dia.
Sejauh ini, bansos masih diberikan melalui kartu seperti BPNT, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan golongan Peserta Bukan Iuran (PBI).
Di tahun 2019, pemerintah menganggarkan Rp93 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BPNT, KIS, KIP, dan PKH.
(glh/agt)https://ift.tt/2F4WJLC
March 12, 2019 at 02:16AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2F4WJLC
via IFTTT
No comments:
Post a Comment