Pertama, kata Jokowi, pemerintah telah memetakan peralihan fungsi lahan karet. Hal ini dilakukan karena jumlah produksi yang terlalu tinggi kerap membuat harga turun.
Untuk itu, produksi karet petani di Tanah Air perlu sedikit dikendalikan. Meski begitu, ia memastikan peralihan fungsi lahan tersebut tidak akan membuat penghasilan petani menyusut. Sebab, lahan perkebunan karet petani akan tetap produktif untuk menanam komoditas lain yang juga menguntungkan.
"Kami atur agar produksi tidak terlalu banyak, sehingga pemenuhan ke pasar dunia tidak terlalu banyak. Nanti kami lihat cocoknya untuk tanam komoditas apa," ujar Jokowi di depan sekitar dua ribu petani karet di Balai Perkebunan Rakyat di Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3).
Kedua, ia mengatakan telah menginstruksikan Badan Usaha Milk Negara (BUMN) terkait, yaitu PT Perkebunan Nusantara (Persero) untuk menyerap hasil produksi petani dengan harga yang cukup tinggi.
"Saya paksa BUMN untuk beli, simpan saja dulu tidak apa. Nanti saat harga di dunia sudah cukup baik, baru dilepas. Jadi petani tetap untung karena diserap melalui pembelian BUMN," terangnya.
 Salah satu faktor yang menyebabkan harga karet terperosok, menurut Jokowi, adalah perekonomian dunia. (Antara/Puspa Perwitasari) |
Meski begitu, ia belum bisa menjabarkan dengan rinci berapa jumlah produksi karet hasil petani yang harus diserap oleh perusahaan pelat merah itu. Begitu pula dengan harga pembelian karet yang harus diserap dari petani.
Ketiga, ia berkata telah memerintahkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto agar hasil produksi karet mentah yang diekspor ke luar negeri bisa sedikit dikurangi. Sebagai gantinya, hasil produksi karet petani harus bisa diserap lebih banyak oleh industri di dalam negeri.
Sayangnya, Jokowi masih belum merinci seperti apa target pembangunan industri hilir dari komoditas ini.
"Harus ada pabrik (olahan karet) di sini, sehingga tidak harus jauh-jauh bergantung dari ekspor. Ini bisa untuk industri ban, sarung tangan, dan lain-lain," kata dia.
Keempat, ia juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menyerap kelebihan pasokan produksi karet sebagai bahan campuran untuk membangun jalan nasional maupun jalan tol.
"Ini sudah dicoba di tiga provinsi, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Hasilnya bagus, meski harganya (biaya pembangunan jalan) agak mahal sedikit, sekitar 10 persen, tidak apa," ungkapnya.
Kelima, sambungnya, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan sesama negara produsen karet terbesar di dunia, yaitu Malaysia dan Thailand untuk membatasi jumlah pasokan ekspor dari masing-masing negara.
Ketiga negara sepakat membatasi pasokan karet sekitar 200-300 ribu ton melalui skema pengaturan ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) yang diteken pada akhir Februari 2019.
"Makanya dulu harga karet sempat Rp5.000-6.000 per kilogram. Tapi sekarang setidaknya sudah Rp8.900-9.000 per kilogram," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Kendati begitu, ia memastikan ke depannya pemerintah akan terus memantau pergerakan harga karet di pasar internasional. Selain itu, juga akan memantau dampak perubahan harga karet ke tingkat kesejahteraan para petani karet.
Berdasarkan indeks Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), harga komoditas karet sebesar 198,4 yen Jepang pada Sabtu (9/3). Patokan harga tersebut sudah cukup meningkat dalam setahun terakhir.
Pasalnya, harga karet sempat berada di kisaran 152,9 yen Jepang dalam setahun terakhir. Sementara harga tertinggi hanya berkisar 206,2 yen Jepang.
Sedangkan dalam lima tahun terakhir, harga tertinggi karet sejatinya pernah menyentuh kisaran 331,3 yen Jepang. (uli/stu)
https://ift.tt/2J4HEh8
March 10, 2019 at 01:19AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2J4HEh8
via IFTTT
No comments:
Post a Comment