Hal itu dilakukan demi menghindari tidak diakuinya Pemilu 2019 oleh pihak yang kalah yang bisa memicu perpecahan.
"MUI menghimbau KPU agar bekerja lebih keras lagi karena kalau hal ini tidak kita waspadai, maka tidak mustahil penyelenggaraan pilpres dan pileg berpotensi untuk tidak diakui oleh pihak yang kalah karena mereka merasa dicurangi," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3)."Dan kalau itu sempat terjadi maka negeri ini akan gaduh dan berada diambang perpecahan," imbuh dia.
Terlepas dari itu, Anwar menghargai upaya KPU yang sudah menyisir ulang DPT dan menghasilkan temuan berupa lima WNA yang masuk daftar tersebut.
"MUI memberikan apresiasi kepada KPU yang telah menyisir ulang DPT untuk menghindari jangan sampai terjadi ada WNA nanti yg ikut memilih di bulan April," ujarnya."Adanya temuan ini tentu menuntut kita untuk lebih waspada dan berhati-hati lagi karena dengan adanya temuan ini menyadarkan kita bahwa masih ada masalah dalam DPT yang sekarang kita punya," ia menambahkan.
Menurut Anwar, verifikasi faktual lapangan KPU diperlukan demi penyelenggaraan Pemilu 2019 yang bersih, jujur, adil, dan transparan.
"Karena kita yakin dan percaya hanya dengan cara-cara pelaksanaan pemilihan yang seperti itulah kita akan bisa menegakkan demokrasi yg baik di negeri ini, dan hanya melalui penegakan demokrasi yg baik inilah kita akan dapat menghantarkan negeri dan bangsa ini menjadi negeri dan bangsa yang kuat, maju, berdaulat dan bermartabat," kata Anwar.Sebelumnya, Bawaslu menyebut ada 103 WNA yang masuk DPT Pemilu 2019. KPU menyebut wilayah dengan temuan WNA masuk DPT adalah di Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
[Gambas:Video CNN] (bmw/DAL)
https://ift.tt/2CafRpI
March 08, 2019 at 04:38PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2CafRpI
via IFTTT
No comments:
Post a Comment