Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan pihaknya pun bakal melakukan sejumlah upaya untuk melakukan pencegahan. Salah satunya yakni sweeping di titik-titik keberangkatan massa seperti stasiun dan terminal.
"Kita pasti akan lakukan sweeping dan kami akan lakukan tindakan tegas apabila mereka membawa senjata tajam," kata Luki, ditemui usai Buka Puasa Bersama Forkopimda Jatim, di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (17/5).
Sweeping massa itu, kata Luki bakal dilakukannya bersama-sama dengan TNI untuk memaksimalkan upaya pencegahan gelombang massa.
"Kami dengan Pangdam sudah sepakat apabila mereka memaksakkan diri untuk berangkat kami akan lakukan pencegahan," kata Luki.
Selain dengan cara sweeping, Luki juga mengatakan pencegahan itu juga dilakukan melalui cara-cara yang mengedepankan pendekatan persuasif dan santun. Upaya ini dilakukan ke sejumlah tokoh agama serta tokoh masyarakat di daerah setempat.
"Kepada tokoh-tokoh masyarakat, dari pemerintah setempat. Semua akan kita libatkan dengan tokoh agama yang ada. Kita akan tetap secara persuasif kita akan sampaikan. Saya rasa lebih paham lah lebih santun," katanya.
Ia pun meminta agar masyarakat tak terpancing dengan ucapan atau provokasi tentang ajakan ke Jakarta yang mulai tersebar masif di media sosial.
"Kami mengajak masyarakat Jatim untuk ikut menjaga NKRI. Kami tahu bahwa di medsos ini sungguh luar biasa ajakan-ajakan ke Jakarta dengan adanya pihak-pihak yang ingin memperkeruh," ungkapnya.
Luki mengimbau masyarakat Jawa Timur tetap berkegiatan seperti biasa lantaran piha keamanan tetap menjamin wilayahnya terjaga.
"Silakan kegiatan cukup di Jatim saja, kita siap kan tempat, kita jaga, kita amankan, tidak perlu berangkat ke Jakarta," pungkas Luki.
Senada, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga mengajak masyarakat Jatim untuk lebih fokus beribadah, apalagi di momen bulan Ramadan ini, ketimbang harus ke Jakarta.
"Mari kita melakukan ibadah puasa dengan khusyuk, di pesantren masing-masing, di rumah masing-masing, di masjid masing-masing. Nggak usah keluar kota, keluar Jatim," ucap Khofifah.
Ia pun meminta agar masyarakat Jatim, untuk bisa menerima hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu dan Pilpres 2019 yang telah dirampungkan di tingkat kabupaten/kota, hingga provinsi.
"Proses yang dilakukan di Jatim, TPS, kecamatan, Kabupaten Kota, semuanya sudah selesai dengan saksi-saksi dari partai, DPD, saksi capres sudah selesai semua," lanjutnya.
Ia menilai aksi 22 Mei nanti seharusnya tak perlu dilakukan. Jika tak setuju hasil KPU,katanya, masyarakat seharusnya bisa menyampaikan melalui koridor yang konstitusional
"Ada bagian freedom of act expression, freedom of speech, bukannya koridor itu adalah konstitusi. Konstitusi inilah yang kemudian menjadi sumber tertib sosial," ujar Khofifah.
"Sumber tertib hukum, jadi kalau kita punya referensi yang itu adalah sumber tertib hukum, konstitusi ini adalah produk dri sebuah lembaga yang juga disepakati dan diangkat dalam proses demokrasi."
[Gambas:Video CNN]
(frd/evn)
http://bit.ly/2Edszor
May 19, 2019 at 05:03AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Edszor
via IFTTT
No comments:
Post a Comment