Sebelumnya, kepolisian menyebut Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Staf Khusus Presiden Gorries Mere sebagai target rencana pembunuhan.
"Kita harus lindungi para pejabat tersebut, harus kita pastikan tindak kekerasan mengancam seperti itu tidak mendapatkan tempat di demokrasi kita, bangsa dan negara Indonesia," ucap Sandi di Media Center BPN, Jakarta, Rabu (28/5).
Selain itu, dia juga meminta kepada aparat kepolisian agar lekas mengungkap kerusuhan tersebut secara rinci. Publik, kata Sandiaga, harus mengetahui hal itu.
Dia mengatakan bahwa kerusuhan 21-22 Mei di sekitar kantor Bawaslu merupakan ancaman serius, terutama bagi pejabat negara. Karenanya, khalayak berhak untuk mengetahui hasil investigasi aparat kepolisian.
"Supaya tidak ada keraguan lagi," ucap Sandi.
Sandi lalu menjelaskan bahwa kerusuhan yang terjadi berbeda dengan aksi yang dilakukan secara damai di depan kantor Bawaslu. Dia pun menampik Prabowo Subianto atau BPN adalah dalang sekaligus penyandang dana para perusuh yang mengincar 4 tokoh nasional.
Dia menekankan bahwa Prabowo dan BPN selalu menghendaki langkah-langkah yang konstitusional. Tidak ingin mengambil tindakan yang mengandung kekerasan dan di luar koridor hukum.
"Kami sudah mengecam kerusuhan tersebut dan sangat prihatin. Kami ingin ada investigasi dan biarkan investigasi ini yang akan membuka tabir seterang benderangnya agar tidak ada lagi pertanyaan di masyarakat," kata Sandi.
Minta Setop Tindakan Represif
Di tempat yang sama, anggota tim kuasa hukum BPN Nicholay Aprilindo meminta aparat menghentikan tindakan represif. Menurutnya, sejauh ini sudah begitu banyak anggota BPN yang diusut oleh kepolisian. Nicholay menyebut hal itu terindikasi kriminalisasi.
"Kami minta stakeholder pimpinan lembaga negara, sudahlah. Jangan lagi melakukan hal-hal yang terindikasi kriminalisasi pihak-pihak tertentu," katanya.
Dia yakin anggota tim pemenangan Prabowo-Sandi taat hukum. Karenanya, dia berharap semua pihak menahan diri dan menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan yang telah diajukan BPN.
Selain itu, Nicholay juga meminta kepada para pimpinan lembaga negara agar menjaga ucapan. Dia tidak ingin ada lagi yang melontarkan pernyataan yang cenderung mengandung provokasi. Namun, ia tidak menyebut siapa pimpinan lembaga negara yang dimaksud.
"kami minta kepada stakeholder dan pimpinan lembaga negara agar memberikan pernyataan yang menyejukkan. Jangan lagi memprovokasi masyarakat yang menakut nakuti. Sudahlah. Kubur itu semua," ujar Nicholay. (bmw/rea)
http://bit.ly/2YTUOAC
May 30, 2019 at 07:12AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2YTUOAC
via IFTTT
No comments:
Post a Comment