Soal Bagi Sertifikat Tanah, AMAN Tuding Jokowi Neo-Liberal

Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuding Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara yang neo-liberal. Alasannya, karena kebijakan Jokowi selalu berorientasi pada sektor ekonomi.

"Saya bilang, dia (presiden) neolib (neo-liberal0, sangat, lihat kebijakan-kebijakannya, semua orientasinya ekonomi. Bahkan reformasi agraria orientasinya ekonomi," ujar Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sambolinggi dalam sebuah diskusi Jakarta Selatan, Minggu (20/1).

Menurut dia Rukka, penanganan isu agraria harus dilakukan secara serius. Maka itu, ia menyarankan isu reformasi agraria harus disinggung dalam debat calon presiden kedua yang akan diselenggarakan 17 Februari nanti.

"Saya berharap pada topik ke depan di sumber daya alam, agraria tidak secara spesifik disebutkan. Itu juga persoalan debat," kata Rukka.

Pendapat tersebut disampaikan Rukka menanggapi aksi bagi-bagi 6.000 sertifikat tanah yang dilakukan Jokowi Sabtu (19/1) lalu di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Meski presiden mengingatkan warga untuk tidak menjadikan sertifikat sebagai jaminan kredit ke bank, baginya, pembagian sertifikat itu tetap saja bertujuan agar setiap tanah yang ada legal secara hukum. Pada akhirnya, tanah bisa disewakan atau masuk kembali ke pasar tanah.

Di sisi lain, lanjut dia, masih banyak tanah masyarakat adat yang belum diakui pemerintah. Pihaknya ingin persoalan pengakuan hak wilayah masyarakat adat segera diselesaikan. Pasalnya, hal itu akan turut membantu penyelesaian isu-isu besar lainn yang disebabkan oleh persoalan lingkungan dan sumber daya alam.

"Kami mau pengakuan sebagai wilayah masyarakat adat. Sudah diterima pemerintah tapi belum diapa-apakan. Ada 9,6 juta hektar," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah terlalu sibuk mementingkan isu-isu lain yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak swasta, tanpa memikirkan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat adat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benni Wijaya menyetujui kritik Rukka soal pendekatan agraria yang hanya bertujuan pada sektor ekonomi.

Dia menilai pendekatan agraria memang harus didahului oleh konsep utama yaitu hak dan keadilan. Ia pun turut menyebut pemerintah liberal.

"Adil dulu baru sejahtera. Enggak ada itu sejahtera dulu baru adil. Itu liberal," ucapnya.

Menurut dia, pendekatan pemerintah pada masyarakat dengan memberikan sertifikat tanah tanpa menyelesaikan konflik agraria merupakan langkah yang tidak tepat.

Pemberian sertifikat itu, lanjut Benni, tidak serta merta menyelesaikan masalah karena tidak menyasar pada akar persoalaan agraria.

Dalam kunjungannya di Garut, Jokowi menyerahkan 6.000 sertifikat tanah gratis kepada masyarakat. Berdasarkan laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah akan menyerahkan kembali sertifikat tanah sebanyak 60.900 di Kabupaten Garut. (ani/lav)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HnV5Il
January 21, 2019 at 10:33AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2HnV5Il
via IFTTT