Bertepatan May Day, Aktivis Papua Bakal Aksi di Depan Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/5), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Juru bicara FRI WP, Surya Anta Ginting mengatakan aksi demonstrasi tersebut untuk memperingati 56 tahun aneksasi Papua Barat oleh Indonesia yang jatuh pada setiap tanggal 1 Mei.

"Kami akan aksi di depan Istana Negara. Berbarengan dengan hari buruh pada 1 Mei," ujar Surya di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (30/4).

Surya menuturkan pihaknya akan menyampaikan enam tuntutan terhadap pemerintah dalam aksi besok.

Pertama, meminta pemerintah Indonesia memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Kedua, meminta pemerintah Indonesia menarik personel TNI dan Polri dari seluruh tanah Papua sebagai syarat damai.

Ketiga, meminta pemerintah Indonesia menutup perusahaan Freeport hingga British Petroleum karena merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di Papua.

"Keempat, PBB harus bertanggungjawab serta terlibat secara aktif, adil, dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua," ujarnya.

Keenam, meminta pemerintah Indonesia membuka lebar dan menjamin kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat bagi warga Papua Barat. Dalam hal ini membuka akses jurnalis di Papua Barat.

Ilustrasi aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Hari Aneksasi Papua

Surya menambahkan setiap 1 Mei bukan hanya hari untuk buruh memperjuangkan haknya. Ia mengingatkan semua pihak harus mengetahui bahwa 1 Mei 1963 merupakan hari di mana Indonesia melakukan aneksasi atau pengambilan dengan paksa wilayah Papua.

Surya menceritakan aneksasi di Papua bermula saat Sukarno memerintahkan militer melakukan Operasi Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961. Operasi itu kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan dan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962 yang dikenal dengan New York Agreement.

Kesepakatan dalam perundingan itu, kata Surya, memerintahkan Belanda untuk menyerahkan Papua Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) paling lambat pada 1 Oktober 1962. Setelah penyerahan itu, UNTEA atas nama PBB diminta menyerahkan Papua Barat ke Indonesia paling lambat 1 Mei 1963.

Pasca penyerahan, rakyat Papua Barat sejatinya memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yakni memilih bergabung atau memisahkan diri dari Indonesia. Akan tetapi, proses pemilihan yang ada di bawah tekanan militer membuat pemisahan Papua Barat dari Indonesia tidak terjadi.

"New York Agreement telah memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia sebagai jalan untuk aneksasi," ujar Surya.

Komite Pusat AMP Albert Mungguar mengklaim genosida perlahan terhadap ratusan ribu warga Papua Barat terjadi pasca Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Tak hanya itu, ia menyebut diskriminasi rasial, eksploitasi alam secara masif, pemenjaraan aktivis, penculikan, hingga penghilangan paksa terjadi.

"Pelakunya tak lain adalah TNI-Polri dan aparatus sipil yang mendukung kebijakan politik kolonial yang tak mungkin bisa bertahan dalam waktu lama tanpa adanya dukungan dari kekuatan modal internasional," ujar Albert.

Ia menambahkan perjuangan pihaknya adalah membebaskan Papua Barat dari penjajah bangsa dan manusia.

Lebih dari itu, ia juga berharap buruh yang akan menggelar aksi serupa pada 1 Mei untuk turut memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. (jps/osc)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vr61fi
May 01, 2019 at 01:54AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2vr61fi
via IFTTT