Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan keputusan tidak boleh dibuat berdasarkan asumsi dan kepentingan pribadi atau kelompok.
"Dalam hukum dan prinsip beragama, tidak boleh mengeluarkan keputusan yang zalim, yang didasarkan bukan pada fakta-fakta, tapi pada asumsi. Apalagi itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujar Karding dalam pesan singkat, Kamis (2/5).Karding menuturkan ulama yang hadir dalam ijtimak di bawah tanggung jawab Yusuf Martak tersebut bukan ulama yang sebenarnya. Sebab, ia melihat ulama dalam ijtimak tersebut tidak mengikuti prinsip ulama yang sebenarnya.
Contoh prinsip yang tidak diikuti oleh para ulama dalam ijtimak tersebut, yakni jujur dalam mengambil keputusan. Kedua, ia berkata merujuk kaidah-kaidah fiqih.
"Ketiga, berdasarkan kepentingan dan keutuhan persatuan Indonesia," ujarnya.Ia berkata ulama yang benar adalah yang mendasarkan diri pada aturan hukum positif yang ada. Menurut Karding para ulama seharusnya menjaga marwah ulama tersebut.
Selanjutnya, ia berkata ulama juga semestinya percaya dengan penyelenggara negara. Terlebih penyelenggara pemilu dipilih oleh partai-partai parlemen,termasuk partai pendukung Prabowo.
"Di mana yang mereka dukung, partai-partai di 02 juga ikut menyusun Undang-Undang, menentukan (komisioner) KPU dan Bawaslu, serta punya saksi pilpres maupun partai di daerah," ujar Karding.
Lebih dari itu, ia menegaskan Ijtimak Ulama yang dilaksanakan di Hotel Lor In, Sentul, Rabu (1/5) tidak mencerminkan kepentingan ulama. Ia melihat ijtimak ulama tersebut palsu.Para ulama tersebut dinilai tak lebih dari gerombolan-gerombolan politik yang memiliki kepentingan politik yang memang berbeda dengan 01. (jps/wis)
http://bit.ly/2XZt4dh
May 02, 2019 at 08:26PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2XZt4dh
via IFTTT
No comments:
Post a Comment