Ganjar Pranowo soal Konflik Urut Sewu: Ada yang Tak Sabar

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan masih mengumpulkan data-data kepemilikan lahan untuk menuntaskan konflik agraria di kawasan Urut Sewu, Kabupaten Kebumen. Menurutnya, bentrok terjadi karena ada pihak yang tak sabar.

Ia tak mengira di tengah proses pengumpulan data, bentrok pecah antara warga Desa Brecong dengan TNI pada Rabu (11/9). Ganjar mengklaim, sepekan sebelum bentrokan masing-masing pihak telah sepakat menghimpun data terlebih dulu.

"Sebenarnya satu minggu sebelum kejadian kami sudah ketemu kok, makanya saya kaget itu. Hasil pertemuannya itu minta kami mengumpulkan data masing-masing agar BPN bisa memverifikasi satu-satu, karena itu cara yang paling fair tho," kata Ganjar kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Ganjar meminta Pangdam IV Diponegoro untuk memerintahkan penghentian sementara proses pemagaran.

"Rabu langsung menelepon Pangdam. Bahkan saya sudah ketemu Kasad, ketemu Panglima TNI untuk menyampaikan ini, maka saya minta hari itu untuk menghentikan pemagaran dan Panglima setuju, Kasad setuju, Pangdam setuju saya rasa itu cara yang paling bagus untuk sementara waktu bisa meredam."

Ia pun menyayangkan insiden tersebut. Menurut Ganjar, permasalahan sengketa lahan ini bisa diselesaikan jika masing-masing pihak duduk bersama, membahasnya dengan kepala dingin dan menyandingkan data.

"Ada atau tidak ada bentrok, kami tetap jalan terus [mengumpulkan data], bahwa kemudian tidak sabar, memang. Memang ada yang tidak sabar, yang satu bilang saya maunya sekarang, TNI bilang, lha enggak ini punya saya. Ya, enggak bisa, karena kedua belah pihak harus bisa duduk bersama untuk bisa menunjukkan siapa yang paling berhak," ujar Ganjar.

Dengan membeberkan seluruh data yang ada, maka menurutnya pemerintah dapat memverifikasi dan memutuskan dengan bijak.

"Sehingga kalau datanya bisa kami lihat satu per satu kan kami bisa mengambil sikap, ini tanahnya siapa, punya siapa, dan sebagainya," tambahnya lagi.

Selama proses menghimpun data dan verifikasi tersebut, Ganjar mengimbau agar masing-masing pihak menahan diri. Kalaupun tak sabar, ia menyarankan kelompok yang keberatan lebih baik mengajukan gugatan hukum.

"Bisa juga saling gugat, kan. Sehingga underlying-nya (yang mendasari) kan underlying hukum, dengan begitu bisa jadi lebih fair."

Latihan tempur prajurit TNI. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Warga Tetap Waspada

Sementara Koordinator Tim Advokasi Perjuangan Urutsewu Kebumen (TAPUK) Teguh Purnomo membenarkan proses pemagaran di kawasan tersebut memang telah dihentikan untuk sementara. Setelah itu, warga pun mulai beraktivitas seperti biasa.

Meski demikian, masyarakat tetap waspada guna mengantisipasi jika ricuh kembali terjadi.

"Pasukan sementara sudah ditarik, tapi kalau kondisi keseharian ya sudah biasa karena kan latihannya juga tidak setiap hari. Tapi masyarakat sudah siaga, sepiker musala dan kentongan berjaga-jaga jika nanti ada yang rusuh," ujar Teguh kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Teguh menambahkan, warga berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan bisa segera menuntaskan konflik lahan yang sudah menahun tersebut. Ia juga meminta pemerintah tak melulu membebankan tanggung jawab pembuktian kepada warga.

"Warga sebenarnya sudah berkali-kali diminta buktinya, dan sudah menyerahkan itu. Jadi jangan dibebani pembuktian terus, toh warga juga bukan lembaga peradilan. Kalau dulu sudah ada, ya sudah. Mereka cukup menyuarakan. Jadi jangan rakyat dibuat jenuh," keluh dia.

Pada Rabu (11/9) pekan lalu, bentrok kembali terjadi antara TNI dan warga Desa Brecong di kawasan Urut Sewu. Warga dikabarkan terkena pukulan anggota TNI.

Kodam IV Diponegoro mengakui tindakan represif aparat kepada warga. Namun, Kepala Penerangan Kodam IV Diponegoro Letkol Kav. Susanto berdalih tindakan keras aparat di lapangan dilakukan karena warga tak bisa dikendalikan. Dia mengklaim pihaknya terpaksa mengambil langkah represif agar warga mau meninggalkan area tersebut.

Keterangan warga berbeda dengan versi TNI. Teguh mengatakan bentrok justru dipicu oleh anggota TNI.

"Ini kan setiap pecahnya konflik selalu TNI yang mendahului. Dulu 2011 dibuat patok, yang sekarang juga sama, mereka memagar. Kalau TNI latihan biasa tanpa dipatok atau dipagar, warga juga biasa saja," ujarnya.

Akibat insiden itu, sedikitnya 16 warga mengalami luka.

Teguh pun menuturkan korban kekerasan aparat telah melakukan visum. Hanya saja kata dia, para korban tak berani melapor karena pelbagai alasan di antaranya efek hukum dan waktu proses hukum yang dikhawatirkan mengganggu pekerjaan mereka.

Teguh berharap TNI berinisiatif memeriksa petugas internalnya.

"Kalau kami berharap, selain mereka menunggu laporan dari masyarakat yang jadi korban, harusnya di internal TNI sendiri juga kan melakukan sesuatu. Wong gambarnya jelas, yang ditugaskan pasukannya juga jelas, mereka juga mengakui ada represif. Harusnya mereka yang ditugaskan diberi sanksi dan diumumkan ke publik. Mestinya mereka lebih proaktif untuk menunjukkan keadilan dan law enforcement."

[Gambas:Video CNN] (ika/pmg)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/303wjGh
September 18, 2019 at 02:04PM from CNN Indonesia https://ift.tt/303wjGh
via IFTTT