Terkait isu lingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta kepada Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk serius mengangkat persoalan perubahan iklim dan kriminalisasi aktivis lingkungan dalam debat capres ini.
Departemen Kebijakan dan Pembelaan Hukum Lingkungan Eksekutif Nasional Walhi, Edo Rakhman menilai kedua persoalan itu tak boleh dipinggirkan oleh isu lain seperti ekonomi dan infrastruktur.
Edo menilai, isu perubahan iklim dan kriminalisasi aktivis lingkungan menjadi persoalan kritis dalam beberapa waktu tahun terakhir. Kedua permasalahan ini membutuhkan solusi konkret dari kedua calon presiden untuk menyelesaikannya.
"Kedua persoalan lingkungan itu belum didetailkan dan belum menjadi prioritas oleh kedua calon presiden, selama kampanye ini juga belum jelas komitmennya soal isu ini," kata Edo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (15/2).
Persoalan perubahan iklim misalnya, Edo menilai Indonesia masih menjadi salah satu negara yang berkontribusi besar menyumbangkan emisi karbon (CO2) bagi pemanasan global.Lebih lanjut, data dari World Resources Institute (WRI) pada 2015 lalu pernah menempatkan Indonesia menempati urutan ke enam dari 10 negara penyumbang karbon terbesar di dunia.
"Misalnya isu perubahan iklim itu Indonesia masih sangat berkontribusi sekali, karena kita juga masih menyumbangkan emisi terbesar," kata Edo.
Edo menyatakan dampak perubahan iklim ini makin terasa di Indonesia. Ia menyatakan para nelayan maupun masyarakat pesisir kerap terdampak bencana alam dan cuaca esktrim seperti gelombang tinggi.
Menurut Edo, kerusakan dan semakin menurunnya daya tahan lingkungan di Indonesia dalam 20 tahun terakhir memiliki efek buruk bagi perubahan iklim global.
Bahkan, kata dia, pemerintah dinilai gagal memperbaiki kerusakan lingkungan seiring masifnya deforestasi (penghilangan hutan) melalui pembakaran hingga maraknya industri eksplorasi pertambangan di Indonesia.
"Penguasaan ruang oleh korporasi-korporasi melalui deforestasi, pembakaran hutan untuk sawit, dan pertambangan memiliki andil dalam menyumbang emisi sehingga terjadi pemanasan global," kata dia.
Lebih lanjut, Edo menilai selama ini pemerintah lebih berpihak terhadap kepentingan korporasi ketimbang memperhatikan persoalan lingkungan.Salah satunya terlihat dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang tiap tahunnya intens mengalami kebakaran. Data Walhi sendiri mencatat sebanyak 765 titik api berada dalam kawasan konsensi bagi korporasi/perusahaan.
Edo menyatakan kebakaran hutan itu semakin mengkhawatirkan di tengah komitmen pemerintah akan menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030.
"Karena selama pemerintah membuka ruang penguasaan hutan gambut terhadap korporasi secara besar-besaran sehingga potensi kebakaran hutan akan selalu ada," kata dia.
Melihat hal itu, Edo meminta kepada kedua capres untuk memiliki komitmen terhadap isu perubahan iklim dengan mengangkat upaya taktis menurunkan emisi karbon.
Ia menyarankan agar capres yang terpilih di Pilpres 2019 memiliki petunjuk arah atau roadmap untuk menghentikan berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan emisi gas karbon. Hal itu bertujuan agar kondisi lingkungan di Indonesia tak terekpolitasi habis-habisan dan perubahan iklim bisa ditekan semaksimal mungkin.
"Bagaimana pemerintah ke depan untuk menurunkan emisi, dari kebakaran hutan, dari emisi energi, dari sampah dari pembukaan lahan pertanian, dan lainnya," kata dia
"Kalau komitmennya menurunkan emisi jadi harusnya semua aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan emisi ya dihentikan. Itu penting ditanyakan, bagaimana komitmennya mereka," tambahnya.
 Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen |
Komitmen Melindungi Aktivis Lingkungan
Selain itu, Edo turut menyoroti komitmen kedua pasangan capres untuk melindungi para aktivis lingkungan hidup yang kerap dihadapkan oleh persoalan kriminalisasi.
Hal ini berkaca berdasarkan data Walhi sepanjang 2018, setidaknya terdapat 168 kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.
"Ini harus ditagih juga kepada capres, secara aturan ada tapi diimplementasinya bagaimana. Keduanya juga nggak punya keberpihakan soal ini di visi misi mereka," kata Edo.
Edo menyebutkan sejumlah kasus kriminalisasi yang selama ini menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan di antaranya kasus nelayan Pulau Pari melawan PT Bumi Pari Asri, pembangunan proyek PLTU Indramayu, hingga kasus seorang warga bernama Heri Budiawan alias Budi Pego melawan PT Merdeka Copper Gold di Banyuwangi.Selain masyarakat, Edo menyebut sejumlah saksi ahli lingkungan bahkan terancam dijerat pidana. Padahal pihak yang memperjuangkan permasalahan lingkungan hidup tak bisa dipidana. Sebab Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjamin para pihak yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
"Artinya di satu sisi regulasi sudah mengatur dan melindungi para aktivis, tapi di sisi lain kejadian kriminalisasi juga ada," kata dia.
Lebih lanjut, Edo meminta agar para capres terpilih nantinya mampu mengeluarkan regulasi yang lebih teknis, seperti Peraturan Presiden sebagai bentuk komitmen melindungi para aktivis agar kelestarian lingkungan Indonesia tetap terjaga.
"Mungkin dibutuhkan perpres untuk melindungi para pejuang dan aktivis lingkungan hidup itu," jelas dia.
 Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen |
http://bit.ly/2V0F2Sz
February 17, 2019 at 05:30PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2V0F2Sz
via IFTTT
No comments:
Post a Comment