Prabowo mengaku heran mengapa masalah kehutanan dan lingkungan hidup hanya diurus oleh satu kementerian. Menurutnya, masalah kehutanan dan lingkungan hidup harus diurus oleh kementerian yang berbeda.
"Saya akan tegakkan pemerintahan yang bersih yang tak akan kongkalikong cemari lingkungan. Kita akan pisahkan, menteri kehutanan kok jadi satu dengan lingkungan hidup", kata Prabowo dalam debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Minggu (17/2).
Menurutnya, langkah pemisahan ini penting agar pengawasan pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup dapat difokuskan.
Ketua Umum Partai Gerindra itu pun menyampaikan bahwa akan melakukan penegakkan hukum terhadap perushaan yang kerap melanggar ketentuan terkait lingkungan hidup, bila kelak terpilih menjadi presiden.
"Kalau saya diberi mandat, saya akan tentunya menegakkan hukum, harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan," ujar dia
Menyikapi pernyataan Prabowo, capres nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan dan lingkungan hidup sudah dilakukan dalam pemerintahannya dalam lima tahun terakhri.
Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak terjadi lagi dalam tiga tahun terakhir.
"Kenapa dalam tiga tahun kita bisa mengatasi kebakaran hutan lahan gambut, salah satunya karena pengakkan hukum yang tegas kepada siapapun. Sudah ada 11, supaya dicatat sudah ada [sekitar] 11 yang diberikan sanksi denda sebesar Rp18,3 triliun," ujarnya.
Jokowi menyatukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi satu yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketika jadi Presiden pada 2014. KLHK saat ini dipimpin Siti Nurbaya Bakar.
Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lingkungan Hidup dan Kehutanan diurusi oleh dua kementerian. (tst)
http://bit.ly/2GuRLcW
February 18, 2019 at 04:54AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2GuRLcW
via IFTTT
No comments:
Post a Comment