Amnesty International Bawa Kasus Novel ke Kongres AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajer Advokasi Asia-Pasifik Amnesty International Fransisco Bencosme menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/4). Kedatangannya untuk membantu upaya penyelidikan independen terhadap kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2 tahun silam.

Fransisco mengatakan pihaknya akan membawa kasus Novel ke Kongres Amerika Serikat.

"Dalam hal ini kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan di Amerika Serikat melalui jalur kongres, jalur parlemen untuk mengarusutamakan apa yang terjadi dalam situasi yang dihadapi oleh KPK dan Novel Baswedan di Indonesia," kata Fransisco saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4).

Menurut Frasisco kasus Novel perlu dibawa ke dunia internasional, lantaran ada komitmen untuk melakukan pengawasan di sektor antikorupsi yang tidak berhasil dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama 5  tahun terakhir.

"Kasus yang terjadi dan dialami oleh penyidik senior Novel Baswedan juga ini menjadi satu langkah politik yang sangat mengkhawatirkan, ketika Jokowi berkuasa selama lima tahun ini bahwa ada komitmen-komitmen untuk melakukan pengawasan di sektor antikorupsi yang tidak berhasil dilakukan," katanya.

Sementara itu, Novel berharap kedatangan Amnesty Internasional dapat mendesak pemerintah Indonesia menjadikan prioritas pengungkapan serangan kepada KPK.

"Dengan desakan dari dunia internasional kita berharap ke depan pemerintah menjadikan ini hal yang penting untuk jadi prioritas dalam pengungkapannya. Itu ingin saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada Amnesty Internasional," kata Novel.

Sampai saat ini kasus penyerangan terhadap Novel masih belum terungkap. Pelaku dan aktor intelektual masih bebas berkeliaran.

Langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan khusus untuk menangani kasus Novel di awal Januari 2019 silam pun nyaris tidak terdengar perkembangan kinerjanya.

Tim yang dibentuk jelang debat pertama Pilpres 2019 yang mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme itu dinilai tidak sesuai dengan harapan sejumlah elemen masyarakat yang senantiasa mendesak Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) sejak kasus Novel terjadi. (sah)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W3oEBE
April 27, 2019 at 02:20AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2W3oEBE
via IFTTT