Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam salah satu poin visi misi menyatakan 'untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan'.
Misi ini kemudian dijabarkan dalam tiga program turunan yang menjadi prioritas yakni pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, dan penegakan hukum serta rehabilitasi lingkungan hidup.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengklaim telah menyiapkan data dan berdiskusi dengan lembaga swadaya yang khusus membidangi tentang isu lingkungan hidup untuk menghadapi debat capres. Selain itu, mereka juga akan fokus pada kelanjutan program yang selama ini telah dijalankan.
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai Jokowi selaku petahana memiliki sedikit keunggulan dibandingkan rivalnya, Prabowo Subianto dalam isu lingkungan hidup.Iwan mengakui Jokowi berhasil meraih sejumlah capaian selama memimpin pemerintahan, mulai dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kehutanan, hingga upaya untuk menekan kasus kebakaran hutan dan lahan.
Dari data BNPB, penurunan luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 90 persen, terhitung sejak kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar pada 2015. Saat itu luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,61 juta hektar
"Di awal memang tinggi, tapi ada upaya serius untuk menurunkan dengan meminta perusahaan melakukan investasi tambahan, sehingga kita bisa lihat angkanya cenderung turun," ujar Iwan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/2).
Selain itu, upaya pemerintahan Jokowi terkait pelarangan izin penggunaan lahan gambut dan moratorium perkebunan sawit dinilai berjalan dengan baik. "Fine kalau dari sisi itu," katanya.
 |
Penegakan Hukum
Namun, menurut Iwan, bukan berarti seluruh pekerjaan rumah telah dituntaskan selama empat tahun terakhir. Satu hal krusial yang dinilainya masih harus menjadi fokus Jokowi, jika kembali terpilih, adalah soal penegakan hukum terkait lingkungan hidup, yang harus difokuskan pada korporasi ketimbang individual.
Selama ini banyak masyarakat yang terjerat ancaman pidana hingga dipenjara. Dari data KPA, ada sekitar 1.100 orang yang sudah dijerat akibat pelanggaran UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Hal ini tak lepas dari tumpang tindih kepemilikan hutan dan lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang mengambil kayu dari hutan atau melakukan penanaman dikenai jerat pidana lantaran dianggap melewati batas.
"Penegakan hukum khususnya di bidang kehutanan harusnya diarahkan ke perusahaan yang melakukan tumpang tindih lahan ini. Misalnya dengan penertiban izin dan sebagainya," ucap Iwan.
Ia menyatakan, Jokowi harus memastikan penegakan hukum di lingkungan hidup mengedepankan tindakan preventif dan tak serta merta memidanakan masyarakat."Yang harus ditekankan itu, ketimpangan penguasaan hutan di Indonesia di mana sudah terlalu banyak korporasi yang menguasai hutan," katanya.
Di sisi lain, Iwan menilai perlunya perbaikan kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi KLHK ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Perbaikan ini menyusul salah satu target program Jokowi dalam kebijakan tata ruang yang terintegrasi.
Menurutnya, mustahil jika KLHK mengelola urusan tata ruang, pemberian izin, maupun program reboisasi atas inisiatif sendiri.
"Sebaiknya diarahkan ke Kementerian ATR, karena kalau kebijakan tata ruang yang terintegrasi ini masih di bawah KLHK artinya belum sepenuhnya menjadi target utama untuk diselesaikan," terangnya.
Iwan mengatakan harus ada pimpinan yang membawahi langsung tata ruang nasional secara utuh baik di bidang kehutanan, non kehutanan, hingga kelautan.
"Program seperti perhutanan sosial, penyelesaian masalah di kawasan hutan itu juga harus cepat. Jokowi ini sebenarnya punya keuntungan karena hanya perlu akselerasi dan menambal yang kurang, tapi itu harus betul-betul dijalankan," tuturnya. (osc/gil)
http://bit.ly/2V3mBwy
February 17, 2019 at 07:30PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2V3mBwy
via IFTTT
No comments:
Post a Comment